Politik Kelas Menengah di Indonesia

Politik Kelas Menengah
?

Buku ini saya beli atas rekomendasi seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saya tanya dia, “Buku apa yang anda rekomendasikan untuk belajar soal politik kelas menengah di Indonesia?”

 

Politik Kelas Menengah Indonesia karya Richard Tanter dan Keneth Young yang diterbitkan LP3ES,” katanya lewat SMS.

 

Tidak mudah mendapatkan buku ini. Saya bertanya ke sejumlah penjual buku online, tapi mereka tidak punya. Akhirnya saya memutuskan datang langsung ke kantor penerbit LP3ES yang lokasinya saya cari di aplikasi googlemap.

 

Di sana, saya temukan buku yang tidak lagi baru. Kondisinya kusam, noda-noda bercak merah ada di beberapa bagian halaman. Harganya murah Rp 35 ribu.

 

Meskipun, kata peneliti LIPI yang mempelajari politik kelas menengah itu, buku ini merupakan pengantar yang bagus, tapi tidak mudah bagi saya untuk memahaminya. Alasannya pertama, meskipun buku ini bercerita soal Indonesia, tapi teks aslinya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi buku ini sebenarnya merupakan terjemahan teks Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Karena merupakan terjemahan, tentu saja dalam pengalihan bahasanya tidak langsung gampang ditangkap karena berbedanya rasa bahasa.

 

Kendala lain buat saya, buku ini bukan benar untuk pembaca yang awam politik. Artikel-artikel di dalamnya lebih merupakan konsumsi untuk suatu forum diskusi akademik yang terdiri dari para pakar politik soal Indonesia dan para Indonesianis.  Jadi bahasannya, terutama menyangkut istilah-istilah politik, kadang-kadang sangat ribet dan pembaca harus juga memiliki pengaeahuan minimal soal sejarah politik di Indonesia.

 

Buku ini isinya merupakan kumpulan makalah hasil dari diskusi bertema “Politik Kelas Menengah di Indonesia” yang diselenggarakan di Monash University Australia pada 1986. Peserta diskusi merupakan para pakar dari Indonesia maupun luar misalnya Ariel Heryanto, Bill Lidle, Daniel Lev, Abdurahman Wahid.  Meskipun diskusinya sendiri diadakan pada 1986, tetapi buku ini baru diterbitkan pada 1994.

 

Tepat seperti yang digambarkan peneliti LIPI, buku ini memang merupakan kajian awal soal kelas menengah di Indonesia. Dalam kata pengantarnya, Ariel Heryanto juga sepertinya sudah menubuatkan bahwa buku ini bakal menjadi salahsatu tonggak penting atau referensi utama ketika orang ingin belajar soal politik kelas menengah di Indonesia. “Inilah buku pertama dan sementara ini satu-satunya yang secara khusus membahas kelas menengah di Indonesia. Bisa dibayangkan buku ini akan menjadi acuan utama dalam pembahasan serupa dalam beberapa tahun mendatang,” kata Ariel (hal X).

 

Karena kajian politik kelas menengah belum mendalam, bisa dimaklumi bahwa para penulis dalam buku ini pun belum secara pasti atau masih ragu-ragu menjawab pertanyaan penting soal “Siapakah  kelas menengah itu?” Beberapa penulis mengajukan identifikasi-identifikasi soal definisi ini, namun kemudian dibantah penulis lain yang mengajukan definisi-definisi lain.

 

Bahkan untuk tidak terlibat terlalu dalam soal definisi “kelas menengah”, Daniel Lev menyebutkan hanya “kelompok tengah”. Term ini dia kemukakan terutama untuk menghindari term “kelas” yang bakal bergesekan dengan teori Marx soal kelas-kelas dalam masyarakat. Seperti diketahui dalam wawasan pemikiran Marx hanya ada dua kelas yaitu kelas atas yang mendominasi dan kelas proletar yang tidak dominan dalam struktur produksi. Nah, masuk dalam kelompok manakah kelas menengah? Apakah dia benar-benar kelas baru yang berada di tengah-tengah?  ataukah dia merupakan kelas yang berada di “ketiak-ketiak kelas atas” dan karena itu melayani kepentingan kelas? Atau definisi apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan kelas ini. Itulah antara lain yang menjadi pokok-pokok yang diketengahkan dalam buku ini.

 

Saya sendiri lebih sepakat dengan identifikasi “kelas menengah” dari Ariel Heryanto. Dia yakin sudah lazim dalam suatu bangsa termasuk Indonesia tidak ada sistem atau corak produksi yang tunggal. Indonesia tidak hanya terdiri dari dua kelas yaitu kelas kapitalis dan proletar. Tapi ada corak produksi yang lain. Sehingga pencarian kelas menengah, tidak melulu ada di antara kelas atas dan kelas bawah. “Kelas menengah  dapat dikonsepsikan sebagai terdiri dari beberapa kelas atas dari beberapa tata produksi yang kurang dominan. Kelas menengah bukan suatu kelompok sosial yang berada di antara kelas atas dan kelas bawah dalam suatu tata produksi,” (hal xiii).

 

Karena bukan kelas atas dan juga bukan kelas bawah, maka kelas menengah pada hakikatnya tidak mewakili kepentingan dua kelas tersebut. Dia tidak menghamba pada kapitalis, juga tidak sungguh-sungguh berpihak pada proletar. Memang dalam situasi tertentu, kelas menengah tampak terbagi, ada yang menunjukan keberpihakan kepada kapitalis karena kebergantungannya, ada juga yang tampak tulus berpihak kepada kebawah. Namun sebenarnya, kelas menengah mempunyai kepentingannya sendiri, kepentingan yang bercorak sama yaitu untuk menjadikannya kelas utama dalam tata produksi yang dominan.

 

“Para kelas menengah ini telah mengenali basis kekuatan baru, kepentingan material tersendiri, dan membayangkan sebuah struktur produksi baru yang mengandalkan kemampuan organisatoris (menajer), pengetahuan ijazah, informasi, wacana, dan kewenangan (professional dan intelektual), atau politik-birokrasi (pejabat Negara) sebagai asset utama.

 

Tentu saja, meski ada perbedaan pandangan, soal definisi bukanlah pokok utama perdebatan dalam buku ini. Lebih dari itu para penulis menyoroti perilaku politik dari apa yang mereka identifikasikan sendiri sebagai kelas menengah. Karena itu buku ini menyoroti perilaku politik, gerakan dari apapun itu yang bisa dikategorikan sebagai kelas menengah.  Sejauh yang saya baca perdebatan itu lebih dalam untuk menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, “Apakah yang dinamakan kelas menengah di Indonesia bisa berperan menjadi kelas yang mendorong perubahan (dalam era sebelumnya dan era orde baru)? Ataukah kelas menengah di Indonesia statis dan sulit menjadi motor perubahan?

 

Daniel Lev cukup yakin kelompok menengah yang mampu mendorong perubahan adalah para kaum professional. Mereka ini dalam masa Orde Baru, karena tidak terlalu bergantung dan relatif  independen dari kedekatan-kedekatan dan konsesi dengan rezim, lebih mampu menjadi pendorong perubahan. Isu-isu perubahan yang kerap didorong adalah menyangkut hubungan Negara – Masyarakat dan juga masalah Negara Hukum. Kedua isu ini terus menerus menjadi perdebatan di kalangan kelas menengaah profesional karena menyangkut langsung dengan posisi dan kepentingan kelompok profesional tersebut. Kelompok profesional dan juga kelompok menengah Islam, lebih berkepentingan agar Negara tidak mencampur kepentingan masyarakat, karena pengekangan Negara juga dapat berbahaya bagi kepentingan mereka yang relatif independen. Bagi kelompok Islam, pemisahan Negara dan masyarakat untuk memastikan tidak terlalu dalamnya intervensi terhadap umat Islam. Meskipun di sisi lain ada semacam paradoks karena kelompok Islam  pernah menyuarakan formalisasi syariat melalui Piagam Jakarta yang tentu saja menginginkan Negara yang mengitervensi langsung segenap kehidupan masyarakat.

 

Daniel Lev juga menyatakan perubahan sangat mungkin dilakukan oleh kelompok profesional, namun hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan militer. Sebab bagaimanapun Indonesia era Orde Baru telah jauh berlaku sebagai military estate. Dia juga meramalkan perubahan hanya mungkin terjadi jika ada krisis ekonomis atau guncangan finansial (ramalan yang terbukti benar), ataupun melalui suksesi atau pergantian kepemimpinan nasional (menurut saya salahsatu yang dimaksud Lev mungkin adalah kematian Soeharto).

 

Berbeda dengan Lev, William Liddle berpendapat semua kelompok-kelompok menengah harus mendapat perhatian dan kajian, bukan hanya kelompok professional. Menurutnya kelompok-kelompok menengah, tidak sepenuhnya “liberal” yang menginginkan perubahan. System pemerintahan di era Orde Baru telah mengakomodasi mereka dengan berbagai cara. “Mereka (kelompok menengah) memiliki kerelaan memperdagangkan sejumlah ketergantungan untuk memiliki kucuran dana Negara. Kebanyakan kelompok lain sama bahagianya bekerja dalam sistem, dengan pengecualian sebuah segmen komunitas muslim taat,” kata Liddle (hal 54).

 

Posisi ini juga membawa Liddle pada keraguan bahwa kelompok menengah dapat melakukan perubahan. “Soeharto dan koleganya telah membangun suatu sistem politik yang akan mempertahankan kedudukannya,”  (hal 61).

 

Lebih dari itu dia juga meragukan apakah perubahan memang diperlukan. Dia menuding peneliti-peneliti yang terlalu bias barat dan ingin memaksakan konsep-konsep soal demokrasi barat untuk Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di Barat memang dipercaya bahwa demokrasi akan menimbulkan staabilitas yang akan menunjang pembangunan ekonomi. Namun di Negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia, “Penguasa-penguasa Asia Timur percaya bahwa pengalaman mereka telah menunjukan yang sebaliknya bahwa otoriterisme dan depolitisasi, bukannya demokrasi dan partisipasi yang menghasilkan stabilitas,” (hal 64).

 

Kajian kelas menengah saat ini  semakin menjadi perhatian seiring dengan tumbuhnya industrialisasi di Indonesia. Kapitalisme yang berkembang di masa Orde Baru memunculkan kelompok-kelompok masyarakat yang terlalu riskan untuk masuk dalam kategori kelompok proletar kelas buruh atau petani, namun juga bukan bagian dari kelas elit pemilik modal. Jumlahnya semakin besar dan menunjukan karakteristik dan sikap-sikap tertentu, tetapi sekaligus sulit diprediksi karena luasnya varian yang dipercaya soal kelas menengah. Jika varian yang luas ini diungkap seluruhnya, maka yang termasuk dalam kategori kelas menengah ini bisa disebut tentara dan birokrat, akademisi, profesional, pengacara, dokter, pamong-pamong desa, petani kelas atas, para menajer perusahaan dan berbagai macam profesi yang berhubungan dengan keahlian khusus. Sekarang ini jika didefinisikan secara perilaku konsumsi, maka menurut definisi World Bank,  kelas menengah adalah mereka yang menghabiskan USD 2 – 20 USD/ hari. Jumlahnya saat ini dipercaya hampir separuh masyarakat Indonesia masuk dalam kategori kelas menengah.

 

Kelas menengah saat ini terus berkembang baik dalam jumlah maupun sikap dan perilaku politik. Di era Reformasi, gerakan-gerakan masyarakat yang termasuk dalam kelompok kelas menengah ini juga sangat menarik diteliti. Bukan hanya karena sistem politik yang telah berubah, juga karena berkembangnya teknologi informasi dan kemunculan media sosial yang juga telah mengubah secara signifikan bagaimana gerakan-gerakan politik kelas menengah (misalnya fenomena cicak vs buaya yang ramai di media sosial, juga twitwar dan dukungan politik dan perdebatan-perdebatan yang ramai semasa kampanye pemilu presiden). Namun buku Politik Kelas Menengah di Indonesia yang sudah termasuk lawas ini, menarik disimak sebagai dasar untuk memahami kelas ini di Indonesia, sejarah mereka, dan akhirnya memprediksi bagaimana perilaku-perilaku politik mereka. (vid)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s