Pilkada Tenang Tapi Masih Curang

Salah satu agenda penting politik pada 2015, tentu saja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Keserentakan dirancang bukan hanya demi efisiensi biaya, tetapi juga untuk membentuk pemerintahan tingkat lokal yang lebih efektif. Tercapaikah tujuan-tujuan tersebut?
Hal yang penting dicatat dan diapresiasi dalam Pilkada 2015 ialah pelaksanaannya yang aman dan nyaris tanpa konflik berarti di masyarakat. Kejadian konflik berskala besar hanya terjadi di Kalimantan Utara. Pendukung salah satu pasangan calon mengamuk saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.

Mereka merusak sejumlah barang dan bangunan di lingkungan kantor gubernur. Teras bangunan kantor BKD dan dua mobil dinas terbakar dalam kerusuhan itu.

Jika merujuk hasil rekapitulasi kerugian setelah pilkada di 11 provinsi dan 20 kabupaten/kota dalam kurun 2008-2013, bukan main kerusakannya. Tercatat 23 jiwa tewas saat tahapan pilkada dan kampanye. Kerugian dan kerusakan mencapai 279 unit rumah, 10 unit rumah dinas, 30 unit kantor pemda, 10 unit kantor KPUD, dan ratusan keruskan fasilitas umum.
Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, Pilkada 2015 di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota boleh dibilang relatif aman. Peran penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, dan daerah, serta aparat TNI/Polri patut mendapat apresiasi.
“Lembaga-lembaga penyelenggara pilkada dan semua pengambil kebijakan, telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga pilkada bisa berjalan lancar,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Boleh juga disebut partai politik dan para calon kepala daerah sudah semakin dewasa sehingga tidak memprovokasi pendukungnya untuk menolak hasil pemilu. Mereka tampaknya sudah cukup paham bahwa perselisihan pemilu hanya bisa diselesaikan di lembaga-lembaga formal yang telah ditunjuk.
Politik Uang
Di sisi lain, sejumlah pelanggaran masih terus terjadi dan merupakan ulangan dari pelanggaran pilkada masa lalu. Praktik politik uang marak. Calon kepala daerah rupanya masih kurang percaya diri untuk memimpin sehingga masih mengandalkan uang untuk membeli suara rakyat.
Berbagai macam modus dilakukan, misalnya saaat kampanye dengan mengumpulkan massa dan membagi-bagikan uang. Ada juga yang membagikan uang dengan kedok door prize acara jalan santai. Pilkada memang berlangsung tenang, namun suasana tenang rupanya memang hanya pada tahapan kampanye. Salah satu faktor adalah aturan alat-alat peraga kampanye difasilitasi penyelenggara pilkada. Pasangan calon tidak leluasa membelanjakan uang untuk alat peraga kampanye.
Rupanya pasangan calon banyak yang menanti pada menit-menit akhir, yaitu pada masa tenang sampai hari H pemungutan suara. Data menunjukkan pada masa tenang ini politik uang justru marak terjadi. “Hampir di seluruh daerah terjadi money politics. Ini menyeluruh,” kata Tjahjo Kumolo saat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Semarang, Jawa Tengah.
Keadaaan ini diperparah tidak adanya sanksi memadai bagi pelaku politik uang. Undang-Undang Pilkada Nomor 8/2015 tidak mengatur dengan jelas sanksi bagi pelaku politik uang. Maraknya politik uang juga tidak bisa dilepaskan dari tidak transparannya para pasangan calon melaporkan dana kampanyenya.
Pengisian laporan dana kampanye masih diperlakukan sebagai syarat formalitas. Pasangan calon tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran yang sebenarnya. Sering dana penerimaan yang dilaporkan jauh lebih kecil dari yang sebenarnya.
Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengawas Partisipatif Dana Kampanye misalnya mengungkapkan dugaan pelanggaran dana kampanye di 11 daerah pada pilkada serentak 9 Desember. Sebelas daerah tersebut antara lain Kota Binjai, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Manado, Kota Ternate, Kota Bukittingi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator Pokjanas Yusfitriadi di Ruang Media Center Bawaslu, Jalan M Thamrin, Jakarta, Senin (21/12).
Koordinator Pokjanas Yusfitriadi Di Jembrana mengatakan, ada temuan laporan dana kampanye pasangan calon Komang Sinatra/Agung Ketut sangat minim yakni Rp 200.000 dari pasangan dan Rp 8 juta dari partai pendukung. Jumlah ini sangat minim untuk pelaksanaan kampanye selama Agustus hingga November.
“Pasangan Puthu Artha/Made Kembang ditemukan kejanggalan sumbangan oleh 13 penyumbang perseorangan. Dua belas di antaranya menyumbang dengan jumlah yang sama, yakni Rp 26,5 juta dan satu penyumbang Rp 32 juta,” katanya.
Ada juga yang melaporkan penerimaan hanya beberapa juta, namun bisa beriklan di televisi swasta yang nilainya puluhan hingga ratusan juta. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam pemantauannya terhadap pasangan 27 pasangan calon di  sembilan daerah pilkada juga menemukan sejumlah  calon yang tidak melaporkan dana kampannye sesuai yang diwajibkan undang-undang.
“Dalam temuan JPPR, rekening khusus tidak mencerminkan arus penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dalam mengelola dana kampanye. Rekening khusus hanya digunakan untuk memenuhi syarat administrasi dalam kampanye,” tutur Koordinator JPPR, Masykuruddin Hafidz.
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah masih banyaknya ditemukan keterlibatan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan lebih dari 25 orang diduga melanggar aturan netralitas.
Gugatan
Aturan soal netralitas PNS sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bahkan sanksinya cukup berat. Memang masuknya PNS dalam wilayah politik praktis masih menjadi pekerjaan rumah berat. Ketidaknetralan PNS ini bisa jadi menjadi faktor yang membuat jummlah calon kepala daerah petahana maupun yang berasal dari dinasti politik, rata-rata mampu memenangi pilkada. Jaringan birokrasi, didukung dana, dan logsitik serta popularitas membuat mereka masih sulit dipatahkan dalam pilkada.
Jika melihat maraknya pelanggaran, dapat dipastikan gugatan pilkada akan mengalir deras. Jumlah gugatan hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin akan berkurang. Ini karena undang-undang mengatur MK hanya menerima gugatan jika selisih suara antarcalon pemenang dan penggguat hanya 0,5-2 persen. Karena itu, kemungkikan sebgaian besar gugatan bakal dikirim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai pengadil etika penyelenggara pemilu.
Hal ini diakui sendiri oleh Ketua DKPP, Himly Asshiddqie. Persyaratan minimal selisih suara di MK bakal membuat gugatan pilkada akan lebih banyak ke DKPP. “Jadi, ini gejala baru. Pengetatan syarat mengurangi beban, tetapi beban MK. Beban MK berkurang, tetapi lari ke DKPP,” ucap Jimly.
Pilkada serentak 2015 merupakan yang pertama kali dilakukan. Ini adalah langkah awal menuju pelaksanaan pilkada serentak secara nasional pada 2027. Kekurangan memang masih banyak di sana-sini, tetapi boleh dikatakan pilkada berjalan lancar.
Sejumlah kelemahan dalam pilkada kali ini memang tidak bisa dilepaskan dari proses pembuatan kebijakan yang dibuat terburu-buru. Aturan pilkada gagal mengantisipasi sejumlah hal krusial. UU Pilkada misalnya gagal mengantisipasi permasalahan munculnya calon tunggal, politik uang, juga aturan lembaga yang berhak mengadili sengketa pemilu.

Partai politik dan pasangan calon juga belum semuanya memiliki ketulusan dan kepercayaan diri untuk memimpin tanpa melakukan kecurangan. Masih ada upaya-upaya untuk menyiasati aturan yang berlubang demi mendapat kekuasaan. Pilkada serentak berikutnya akan berlangsung pada 2017, masih ada waktu memperbaiki aturan dan membenahi mental elite-elite politik agar tidak melulu mengejar hasil, tapi bersedia melalui proses yang jujur. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s