RUU Pornografi dan Harga yang Harus Dibayar

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. Jika tak ada aral merintang maka pada 23 September nanti RUU itu, akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Permasalahannya, beberapa pasal dalam draft RUU Pornografi ini sumir, tidak jelas dan berbau diskriminasi terhadap kaum perempuan. Bukan itu saja, tetapi juga tidak memperhatikan keanekaragaman budaya Indonesia.
Saya mencoba-coba membayangkan bila RUU Pornografi disahkan dan diberlakukan sebagai undang-undang. Para pematung di Bali atau di Papua mungkin tidak dapat lagi mengekspresikan kreativitasnya dengan leluasa. Sebab, pada pasal 4 RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memperjualbelikan, menggandakan, mengekspor dan mengimpor barang yang menunjukkan ketelanjangan dan alat kelamin. Padahal, seperti kita ketahui seniman di Bali, Papua dan beberapa daerah di Indonesia sejak jaman dulu kala sering membuat ukiran atau patung yang menggambarkan ketelanjangan manusia. Tentu saja, bukan maksud mereka membuat benda tersebut untuk membuat kita terangsang dan onani di tempat. Melainkan bentuk apresiasi mereka terhadap keluhuran dan kemuliaan tubuih manusia dalam budaya mereka.
Bayangkan, apa yang terjadi jika RUU ini ditafisirkan serampangan. Tidak akan adal lagi karya-karya bernilai seni tersebut. Karena sedari di alam pikiran saja kreativitas mereka sudah dikekang.
Ok! Memang dalam RUU tersebut juga ada pasal pengecualian yang memperbolehkan, penyebarluasan materi seksulitas dapat dilakukan dengan memperahtikan nilai seni, adat istiadat dan ritual tradisional. Tetapi siapa yang bisa mendefiniskan seusatu sebagai seni atau bukan seni? Porno atau tidak porno? Bukankah batasan porno dan tidak, ada dalam kepala kita masing-masing.
Inilah kelemahan utama undang-undang ini. Tidak ada batasan pornografi yang definitif. Sama untuk semua orang! Sangat bahaya, jika kita menafsirkan undang-undang sesuai isi kepala kita. Kita bisa dengan sesuka hati menunjuk hidung seorang perempuan bahwa dia telah melanggar undang-undang karena kita terangsang melihat fotonya. Padahal, teman kita yang lain yang otaknya lebih bersih bisa jadi tidak terangsang apa-apa ketika melihat foto yang sama. Kacau!
Kekacauan akan menjadi-jadi apalagi dalam pasal 21 RUU ini, masyarakat juga diberi wewenang melakukan pengawasan. Masyarakat bisa melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
Gila! Bakal makin banyak polisi swasta, kelompok dalam masyarakat yang menggunakan UU ini utnuk menakan kelompok lain. Sekarang, tanpa RUU ini saja sekelompok orang yang menamakan diri Front Pembela Islam (FPI) bisa sesuka hati masuk keluar mengobrak-abrik kafe dan bar. Menjungkirbalikan lapak-lapak kios koran dan majalah. Apalagi nanti, jika UU ini ada, kekerasan yang mereka lakukan atas nama moral semakin mendapat legitimasinya.
Lantas apagunanya polisi? Bila saat ini saja mereka bersikap banci terhadap FPI, apalagi nanti.
Dalam RUU ini setiap orang tidak boleh menyimpan materi pornografi. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kelompok masyarakat atas nama UU ini bisa mengobrak-abrik barang-barang pribadi kita atas nama undang-undang.
Draf RUU ini juga jelas menggambarkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki. RUU ini mengkriminalisasi kaum perempuan. Logika yang dibangun RUU ini aneh. Apa sebab? Seorang perempuan ditempatkan pada posisi yang salah jika lelaki yang melihatnya merasa terangsang. Artinya, sebut saja jika saya terangsang melihat foto Anda (kaum peempuan), maka bukan saya yang akan diukur salah atau tidak tetapi Anda. Foto Anda yang akan dinilai. Jika dinilai merangsang, maka Andalah yang salah bukan saya.
RUU ini akan semakin memarjinalkan korban perkosaan. Sebab, tentu saja mengapa perkosaan bisa terjadi bukan diukur dari apa yang ada di kepala lelaki tetapi apa yang membalut tubuh perempuan. Hal ini akan berdampak secara sosial yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu salah (variabel penyebab) bahkan dalam kasus kekerasan seksual.
Tujuan pembuatan RUU ini sebenarnya sangat mulia. Membangun peradaban masyarakat yang lebih beretika, memberikan pendidikan moral dan akhlak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, mencegah berkembangnya komersialisasi seks di masyarakat.
Namun jawabannya bukan dengan undang-undang yang pasal demi pasalnya justru mengorbankan ke-indonesiaan. Harga yang akan dibayar jika RUU ini diberlakukan terlalu mahal. Beberapa provinsi di Indonesia telah menyatakan penolakan atas draf RUU ini. RUU ini berpotensi menciptakan diksriminasi dan bahkan disintegrasi.
Untuk mencapai tujuan mulia seperti di atas rasanya tidak perlu repot-repot membuat RUU baru yang definisi kata kuncinya pun tidak jelas. Kita masih punya KUHP untuk menindak pelaku percabulan, atau UU penyiaran, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Yang menjadi penyebab tujuan-tujuan mulia tersebut tidak tercapai bukan karena tidak adanya RUU Pornografi, melainkan tiadanya ketegasan dalam penegakan hukum.

Saya rasa sebagai solusi bukan RUU Pornografi (yang definisi pornonya tidak jelas dan hanya berdasar tafsir kelompok masyarakat tertentu). Lebih baik bila aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada (vidi vici)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s